Presiden Prabowo Subianto menunjukkan ketegasannya dalam mendukung industri dalam negeri. Kemarahannya terhadap kebijakan BUMN yang masih memesan kapal dari luar negeri menunjukkan kepeduliannya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam ESG Sustainability Forum, Jumat (31/1/2025).
Prabowo merasa kecewa karena banyak galangan kapal dalam negeri yang menganggur, sementara kapal-kapal justru dipesan dari luar negeri.
“Pak Prabowo kecewa dan marah. Perintah kepada BUMN itu kapal itu harus dibuat di dalam negeri. Galangan kapal dalam negeri. Kalau kita bangun ke luar negeri, GDP negara itu yang hidup,” ungkap Hashim.
Pernyataan ini menegaskan bahwa Prabowo ingin agar industri dalam negeri mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan kapal nasional.
Faktor utama yang menyebabkan pemesanan kapal dilakukan di luar negeri adalah aturan dan perizinan yang dianggap masih rumit.
Namun, Hashim menekankan bahwa hal ini bisa diatasi dengan pemangkasan regulasi dan pemberian insentif kepada produsen galangan kapal.
Melalui reformasi kebijakan, industri galangan kapal nasional dapat bersaing secara lebih kompetitif.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi…ri-luar-negeri
Tanggapan positif datang dari Ketua Umum Institusi Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami.
Ia menegaskan bahwa galangan kapal dalam negeri siap memenuhi kebutuhan nasional. Menurutnya, dock space di dalam negeri banyak yang menganggur akibat sepinya pesanan, baik dari lembaga pemerintah, BUMN, maupun sektor swasta.
Padahal, galangan kapal Indonesia telah berinvestasi besar dalam fasilitas produksi sejak kebijakan asas cabotage diberlakukan.
Industri galangan kapal nasional memiliki kapasitas besar dengan kemampuan membangun sekitar 900 kapal per tahun serta 24.000 dock space untuk reparasi kapal.
Selain itu, industri ini telah berpengalaman dalam membangun berbagai jenis kapal, mulai dari kapal niaga hingga kapal perang.
Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi pemerintah dan BUMN untuk tidak mempercayakan pembuatan kapal kepada industri dalam negeri.
Lebih jauh, Anita menyoroti dampak positif dari kebijakan ini terhadap perekonomian nasional. Jika pembangunan kapal dilakukan di dalam negeri, maka efek berganda akan terasa pada berbagai sektor, termasuk industri komponen, asuransi, perbankan, jasa survei, dan biro klasifikasi.
Langkah ini juga sejalan dengan target pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Industri galangan kapal merupakan sektor padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Jika industri ini tumbuh, maka akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan.
Selain itu, keberlangsungan industri ini juga akan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di sekitar galangan kapal, yang pada akhirnya menggerakkan perekonomian daerah.
Sumber : https://www.jpnn.com/news/iperindo-g…gun-kapal-baru
Dengan komitmen kuat dari Presiden Prabowo dan dukungan penuh dari para pelaku industri, kebijakan untuk mengutamakan pembuatan kapal dalam negeri bukan hanya menjadi langkah strategis, tetapi juga menjadi dorongan besar bagi kebangkitan ekonomi nasional.