Dengarkan Keresahan Publik, Presiden Prabowo Perintahkan Bongkar Pagar Laut

Dengarkan Keresahan Publik, Presiden Prabowo Perintahkan Bongkar Pagar Laut

Sumber foto : Inakoran

Masalah keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan pesisir Tangerang, Banten, telah menjadi isu yang mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan.

Pagar yang melintasi wilayah Desa Muncung hingga Desa Pakuhaji ini tidak hanya menghambat akses nelayan, tetapi juga dianggap melanggar hukum dan mengancam ekosistem laut.

Presiden Prabowo Subianto, dalam langkah tegasnya, memerintahkan pembongkaran pagar tersebut, sebuah kebijakan yang menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat.

Sejak awal, keberadaan pagar laut ini menuai kritik keras dari berbagai pihak. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), misalnya, menyatakan bahwa pemagaran laut tersebut bertentangan dengan prinsip tata ruang yang sehat dan inklusif.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Kusdiantoro, dalam sebuah diskusi publik pada 7 Januari 2025, menyebut pagar ini sebagai simbol privatisasi ruang laut yang melanggar hak masyarakat pesisir.

Lebih jauh, ia mengindikasikan adanya pelanggaran hukum dalam pemasangan pagar yang menutup akses publik dan merusak keanekaragaman hayati.

Kritik serupa disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, yang menyoroti dampak langsung pagar tersebut terhadap nelayan setempat.

Menurutnya, pagar ini bukan hanya menghalangi akses nelayan menuju area tangkap, tetapi juga meningkatkan biaya operasional mereka.

Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan pada 8 Januari 2025, Johan menyatakan bahwa pemagaran laut adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap hak nelayan yang harus segera diusut tuntas.

Sumber : https://www.tvonenews.com/ekonomi/28…ayan-dilanggar

Di tengah derasnya kritik dan ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab atas pagar ini, instruksi tegas dari Presiden Prabowo pada 15 Januari 2025 menjadi angin segar.

Presiden langsung memerintahkan TNI Angkatan Laut (AL) untuk membongkar pagar yang mengganggu aktivitas nelayan dan merusak ekosistem pesisir tersebut.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi hak masyarakat kecil.

Proses pembongkaran dimulai pada 18 Januari 2025, melibatkan 600 prajurit TNI AL bersama masyarakat setempat.

Komandan Lantamal III, Brigadir Jenderal Harry Indarto, menjelaskan bahwa pembongkaran ini bertujuan untuk memulihkan fungsi perairan agar nelayan dapat kembali melaut dengan bebas.

Dalam waktu satu hari, lebih dari dua kilometer pagar berhasil dibongkar, memberikan akses yang lebih leluasa bagi nelayan.

Sumber : https://nasional.kontan.co.id/news/i…-angkatan-laut

Langkah Presiden Prabowo juga mendapat dukungan penuh dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Keduanya berkoordinasi untuk memastikan proses pembongkaran selanjutnya berlangsung dengan aman dan cepat.

Laksamana Ali menegaskan bahwa tindakan ini adalah bagian dari upaya TNI untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat, sesuai dengan instruksi Presiden.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202…ruksi-presiden

Keputusan tegas Prabowo membongkar pagar laut menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat kecil, khususnya nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi pesisir.

Langkah ini juga menjadi bukti nyata bahwa pemerintah tidak akan mentolerir tindakan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Di tengah polemik dan kritik yang berkembang, Presiden Prabowo menunjukkan bahwa kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada rakyat adalah kunci dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan.

Dengan pembongkaran pagar ini, masyarakat pesisir kembali mendapatkan hak mereka atas akses laut.

Keputusan ini bukan hanya menyelesaikan persoalan teknis, tetapi juga memberikan pesan kuat bahwa laut adalah milik bersama yang harus dikelola dengan adil dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo telah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada rakyat mampu menjawab tantangan besar dengan solusi nyata.

Langsung Ngegas di Hari Pertama, Trump Tarik AS Keluar dari WHO

 Langsung Ngegas di Hari Pertama, Trump Tarik AS Keluar dari WHO

[color=var(–kuler-1)]Donald Trump langsung ngegas di hari pertama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Trump resmi menarik AS keluar dari organisasi kesehatan dunia (WHO).[/color]

Dilansir situs resmi gedung putih, Selasa (21/1/2025), Trump menggunakan wewenangnya sebagai Presiden berdasarkan konstitusi dan hukum Amerika Serikat, maka diputuskan menarik diri dari WHO. Trump menyebut pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 lalu merupakan kesalahan WHO.

“Amerika Serikat menyadari penarikan diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada tahun 2020 karena kesalahan organisasi tersebut dalam menangani pandemi COVID-19 yang muncul di Wuhan, Tiongkok, dan krisis kesehatan global lainnya,” pernyataan gedung putih.

Selain itu, Trump juga menyorot independensi negara-negara anggota WHO dari pengaruh politik. WHO turut dianggap menuntut dan memberatkan Amerika Serikat melakukan pembayaran, yang nominalnya melebihi negara-negara lain sesama anggota WHO.

Kemudian, Trump menyinggung peran China. Ia merasa kontribusi China di WHO sangat kecil.

“China, dengan populasi 1,4 miliar jiwa, memiliki 300 persen populasi Amerika Serikat, namun kontribusinya terhadap WHO hampir 90 persen lebih sedikit,” pernyataan gedung putih.

Dengan begitu, AS membulatkan tekad untuk menarik diri dari WHO. “Amerika Serikat berniat menarik diri dari WHO. Surat Presiden kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditandatangani pada 20 Januari 2021, yang mencabut pemberitahuan penarikan Amerika Serikat pada 6 Juli 2020, dicabut,” lanjutnya.

sumber

sepertinya trump masih kesal sama china saat covid

Trump Hanya Akui 2 Jenis Kelamin di AS, Larang Pergantian Gender

Presiden Amerika Serikat (AS) [color=var(–kuler-1)]Donald Trump mengambil langkah berkaitan dengan ras dan gender setelah resmi dilantik sebagai Presiden AS ke-47. Dia mencabut perintah eksekutif yang telah mempromosikan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dan mempromosikan hak-hak bagi orang-orang LGBTQ+ dan ras minoritas.[/color]

Trump Hanya Akui 2 Jenis Kelamin di AS, Larang Pergantian Gender

Dilansir Reuters, Selasa (21/1/2025), tak lama setelah menjabat, Trump mencabut 78 perintah eksekutif yang ditandatangani oleh pendahulunya Joe Biden, termasuk setidaknya selusin tindakan yang mendukung kesetaraan ras dan memerangi diskriminasi terhadap kaum gay dan transgender.

“Kebijakan Amerika Serikat adalah mengakui dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin ini tidak dapat diubah dan didasarkan pada realitas yang mendasar dan tidak dapat dibantah. Di bawah arahan saya, Cabang Eksekutif akan menegakkan semua undang-undang yang melindungi jenis kelamin untuk mendukung realitas ini, dan definisi berikut akan mengatur semua interpretasi dan penerapan hukum Federal dan kebijakan administrasi oleh Eksekutif,” demikian bunyi salah satu poin perintah eksekutif Trump.


Kemudian, perintah eksekutif Trump lainnya menekankan dana federal tidak boleh dipakai untuk mempromosikan ideologi gender. Itu juga berlaku terkait dana hibah.
“Dana federal tidak boleh digunakan untuk mempromosikan ideologi gender. Setiap lembaga harus menilai ketentuan hibah dan preferensi penerima hibah serta memastikan dana hibah tidak mempromosikan ideologi gender,” bunyi poin lainnya.

Kebijakan Trump jauh berbeda dengan pemerintahan Joe Biden, yang memprioritaskan penerapan langkah-langkah keberagaman di seluruh pemerintah federal. Trump mencabut berbagai perintah yang ditandatangani Biden pada hari pertamanya menjabat empat tahun lalu, satu yang memajukan kesetaraan ras untuk komunitas yang kurang terlayani dan yang lainnya memerangi diskriminasi berdasarkan identitas gender atau orientasi seksual.

Trump mencabut perintah lain yang ditujukan untuk membantu warga kulit hitam, Hispanik, penduduk asli Amerika, dan warga Asia Amerika, serta penduduk Kepulauan Pasifik.

“Minggu ini, saya juga akan mengakhiri kebijakan pemerintah yang mencoba merekayasa ras dan gender secara sosial ke dalam setiap aspek kehidupan publik dan pribadi,” kata Trump dalam pidato pelantikannya.
Trump berjanji akan membentuk masyarakat yang tidak membeda-bedakan warna kulit hingga gender. Karena itu, dia menegaskan hanya ada 2 jenis kelamin di Amerika Serikat.

“Kita akan membentuk masyarakat yang tidak membeda-bedakan warna kulit dan berdasarkan prestasi. … Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat adalah hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan,” ujar Trump.

Trump Hanya Akui 2 Jenis Kelamin di AS, Larang Pergantian Gender

Polisi Hamas Dikerahkan di Jalan-jalan Kota Gaza

Polisi Hamas Dikerahkan di Jalan-jalan Kota Gaza

Gaza – Polisi Hamas terlihat dikerahkan di jalan-jalan Kota Gaza, sehari setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku.

Polisi Hamas terlihat dikerahkan di jalan-jalan Kota Gaza pada hari Senin (20/1/2025), sehari setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku.

Gencatan senjata mulai berlaku pada hari Minggu (19/1), menghentikan perang yang telah berlangsung selama 15 bulan yang telah menghancurkan Jalur Gaza dan mengobarkan amarah di Timur Tengah.

Gencatan senjata tersebut menyerukan agar pertempuran dihentikan, bantuan dikirim ke Gaza, dan 33 dari hampir 100 sandera Israel dan asing yang tersisa dibebaskan selama fase pertama selama enam minggu sebagai imbalan atas hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Banyak sandera yang diyakini telah tewas.

Bagi Hamas, gencatan senjata tersebut memberikan kesempatan untuk bangkit dari bayang-bayang setelah 15 bulan bersembunyi. Polisi Hamas yang mengenakan seragam polisi biru dengan cepat dikerahkan di beberapa daerah, dan para pejuang bersenjata melaju melewati kota selatan Khan Younis, di mana kerumunan orang bersorak, “Salam untuk Brigade Al-Qassam,” sayap bersenjata kelompok itu.

detik.com